Oleh: Raden Gunawan- Setjen DPP APSI
Jurnal SGI | Jakarta – Menjelang momen krusial pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 dan Pilkada serentak 27 November 2024, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan keamanan industrial yang perlu diantisipasi. Kompleksitas situasi politik, sosial, dan ekonomi saat ini menuntut kewaspadaan tinggi dari berbagai pihak untuk menjaga stabilitas nasional. Analisis mendalam terhadap berbagai aspek keamanan menjadi sangat penting guna mengidentifikasi potensi ancaman serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif.
Point Penting Terkait Keamanan Industrial.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari beragai sumber informasi yang berasal dari sumber dengan reputasi terpercaya, dan kemungkinan tanpa motif tertentu, serta telah diverifikasi kebenarannya, beberapa poin penting terkait keamanan industrial menjelang pelantikan presiden terpilih dan Pilkada serentak 2024 adalah:
- Terdapat potensi instabilitas politik dan keamanan menjelang masa transisi kepemimpinan. Presiden Jokowi akan berkantor di IKN selama 40 hari terakhir masa jabatannya, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pemerintahan.
- Penangkapan 7 pelaku teror terkait kunjungan Paus Fransiskus menunjukkan adanya ancaman keamanan dari kelompok ekstremis. Hal ini dapat berlanjut hingga periode pelantikan presiden dan Pilkada.
- Pembatalan pemanggilan Kaesang Pangarep oleh KPK terkait dugaan gratifikasi menimbulkan persepsi lemahnya penegakan hukum dan political will dalam pemberantasan korupsi. Ini berpotensi memicu ketidakpuasan publik.
- Fenomena 41 daerah dengan calon tunggal dalam Pilkada dan koalisi besar parpol yang tidak alamiah dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
- Polemik anggaran pendidikan dan rencana program pensiun tambahan berpotensi memicu gejolak sosial-ekonomi yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan.
- Kericuhan pada acara silaturahmi Ridwan Kamil di Jakarta menunjukkan potensi konflik horizontal dalam kontestasi Pilkada.
Indikator ancaman yang perlu diwaspadai meliputi:
- Meningkatnya aktivitas kelompok ekstremis
- Eskalasi ketegangan politik
- Potensi konflik horizontal antar pendukung calon
- Ketidakpuasan publik terhadap proses demokrasi, dan
- Gejolak sosial-ekonomi.
Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah penguatan koordinasi antar lembaga keamanan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses politik untuk menjaga stabilitas.
Menghadapi dinamika keamanan yang kompleks ini, diperlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah, aparat keamanan, partai politik, dan masyarakat sipil harus bersinergi dalam menjaga stabilitas nasional selama masa transisi politik ini. Dengan meningkatkan kewaspadaan, memperkuat mekanisme pencegahan konflik, dan membangun dialog konstruktif antar berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat melewati periode kritis ini dengan aman dan damai, sekaligus memperkokoh fondasi demokrasi kita. Keberhasilan dalam mengelola tantangan keamanan ini akan menjadi kunci bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan bangsa di masa mendatang.